Popular Posts

6 Apr 2015

Bertemu Kepala Dikpora DIY



Bersama teman kantor tadi siang kami bersilaturahmi ke kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY. maksud tujuan kunjungan ini adalah untuk mengenalkan lembaga baru LO DIY sebagai gabungan LOS dan LOD. Di bahas bersama mengenai masalah pendidikan khususnya yang banyak terjadi di sekolah. mulai dari masalah jaminan sosial, masalah pendanaan hingga potongan terhadap hadiah sebuah kejuaraan oleh sekolah.

Bahwa layanan dasar bagi masyarakat adalah kesehatan dan pendidikan, sehingga dua hal tersebut yang paling banyak menjadi aduan. Secara umum masalah yang terjadi di sekolah setiap tahunnya hampir sama, hanya berbeda lokasi masalahnya. Harapan ke depan adalah adanya kesepahaman bersama agar tidak timbul masalah serupa.

Terkait rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman, saya menegaskan bahwa produk tersebut merupakan saran dan solusi atas masalah yang terjadi agar tidak berulang. kemudian bahwa rekomendasi tidak berkekuatan hukum, sehingga merupakan sebuah morally binding agar para pihak tidak merasa dimenangkan atau dikalahkan oleh Ombudsman.

Asas imparsial, menegaskan bahwa ombudsman tidak boleh berpihak pada siapapun, kecuali pada kebenaran. Sehingga hal tersebut sangat di jaga agar masyarakat, pemerintah dan seluruh pihak percaya akan penanganan yang dilakukan Ombudsman Jogja. Terkait rekomendasi, dijelaskan bahwa satu bulan setelah rekomendasi akan dilakukan monitoring untuk memantau bagaimana pelaksanaan rekomendasi tersebut. Apakah ada hambatan jika tidak dilaksanakan, sehingga dapat diketahui feed back dari seluruh pihak terhadap rekomendasi tersebut.

Kepala dinas pendidikan dan jajaranya menyambut baik kerjasama yang sudah dilaksanakan selama ini. Harapaannya ke depan tidak timbul masalah yang sama, sehingga tugas mendidik dan mengajar bisa optimal.

*merupakan tulisan pribadi

2 Apr 2015

Roemah Baroe


Pindahan, begitulah istilah singkatnya.
Tetapi secara fisik tidak sepenuhnya seperti itu. ini merupakan rumah baru bagi tulisan, atau kopian tulisan saya yang sebelumnya ada di www.sasjend.wordpress.com

Beberapa tulisan sudah saya kopi ke rumah baru ini, meski yang lama masih tetap ada. Jadi selamat menikmati kopi, sambil baca dan semoga bermanfaat. nuwun

PELATIHAN PUBLIC SPEAKING

Kemampuan suatu bidang khusus tidak cukup untuk bisa dijadikan modal pokok dalam mendukung kemampuan individu seseorang. Untuk itu diperlukan kecakapan khusus yang harus dicari dan dilatih sendiri agar lebih baik. Bahwa setiap individu telah memiliki kemampuan khusus yang diperoleh dari pendidikan formal adalah suatu yang normal, namun belum cukup untuk menjadi modal dalam beraktifitas. Dalam dunia dikenal dua macam kemampuan yang harus dimiliki, yakni Softskill dan Hardskill.
Softskill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (INTER-PERSONAL SKILL) dan ketrampilan dalam mengatur dirinya sendiri (INTRA-PERSONAL SKILL) yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Sedangkan Hardskill yaitu penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Seperti sarjana hukum seharusnya menguasai ilmu dan memahami bidang hukum, Dokter harus mumpuni bidang ilmu kedokteran Pemain sepak bola mempunyai ketrampilan teknik menggiring bola Setiap profesi dituntut mempunyai hardskill yang khusus, tetapi softskills bisa merupakan kemampuan yang harus dimiliki di setiap profesi.
Untuk meningkatan kemampuan personel lembaga, khususnya dalam hal softskill, beberapa waktu yang lalu LOS DIY mengadakan pelatihan public speaking.  Mengapa materi ini perlu diberikan, karena disamping memiliki tugas melakukan pengawasan kaitannya dengan penegakan etika bisnis, juga memiliki tugas mensosialisasikan kegiatan dan program kelembagaan ke masyarakat dan pemerintah.  Disamping itu juga berguna untuk Presentasi, Penyuluhan, Pidato, Moderator, Membawakan acara, Menjadi Nara Sumber, Memimpin rapat dan lain-lain. Pelatihan Publik Speaking diberikan oleh Ibu Dra. Lena Satlita, seorang akademisi sekaligus praktisi di bidang public speaking.
Beliau menyampaikan di awal bahwa untuk menjadi seorang pembicara yang baik tidak sekedar kemampuan materi bahasan, namun juga diperlukan persiapan-persiapan yang lain. Ibaratnya modal tidak sekedar berani berbicara di depan umum, namun juga ada teknik-teknik dan persiapan sebelumnya. Berbicara adalah seni, artinya bukan hanya apa yang dibicarakan tetapi bagaimana membicarakannya. Kemampuan berbicara bukan hanya berarti berbicara lancar, melainkan suatu kemampuan untuk berbicara  secara jelas, padat  dan mengesankan.
Public speaking juga terkait dengan membangun kekuatan pribadi dan menciptakan brand image yang kuat didepan public, sehingga perlu persiapan sebelumnya. Persiapan sebelum acara antara lain dengan peregangan, mengendurkan otot-otot kepala, minum air putih dan memastikan hal teknis lainnya. Teknik berbicara yang baik meliputi melatih vocal yang baik, memukau lewat kata-kata dan berbicara secara sistematis dan terstruktur.
Jika ada mitos yang menyatakan kemampuan berbicara dikarenakan bakat itu tidaklah benar. Faktanya kemampuan berbicara adalah hasil latihan yang intensif disertai praktik. Semakin sering mencoba dan tampil di muka umum, baik acara formal maupun non formal maka kemampuan berbicara seseorang akan semakin baik. Ada beberapa kendala yang sering ditemui untuk berbicara didepan umum, antara lain Tidak  Tenang, Demam Panggung, Kurang Percaya Diri, Malu, Takut, Grogi. Kendala-kendala ini bisa diatasi dengan cara berlatih dan persiapan sebelumnya. Ada dua cara untuk mengendalikan kecemasan ketiuka berbicara di depan umum, yakni jangka panjang dan jangka pendek. Untuk Jangka Panjang:  meningkatkan pengetahuan tentang komunikasi, teknik-teknik berbicara di depan umum, berlatih, jam terbang, sedangkan Jangka Pendek: teknik relaksasi untuk mengendurkan otot-otot, tarik nafas dalam-dalam, minum air putih, berbaur, menggoyangkan tangan secara perlahan, berfikir positif.
Public speaking juga sangat mempertimbangkan Situasi, Tempat, Waktu, Acara, Khalayak pendengar. Ada lima hukum dalam berkomunikasi yang sering disingkat dengan REACH, yakni Respect (sikap hormat dan sikap menghargai terhadap khalayak atau hadirin), Empathy (kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain), Audible (dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik), Clarity (kejelasan dari pesan yang kita sampaikan yang sangat tergantung pada kualitas suara kita dan bahasa yang kita gunakan), Humble (sikap rendah hati karena dengan kerendahan hatilah kita dapat menangkap perhatian dan respon yang positif dari publik pendengar kita).
Ibu Lena menekankan bahwa publik speaking terkait dengan teknik berbicara yang efektif, artinya antara isi dan cara penyampaiannya harus sesuai. Sehingga apa yang disampaikan bisa diterima oleh pendengar. Hal yang penting dalam berbicara didepan publik antara lain isi pesan yang disampaikan, kepada siapa pesan disampaikan dan bagaimana pesan tersebut disampaikan. Cara penyampaian terkait dengan intonasi atau kualitas suara yang digunakan. Ada jenis suara yang tidak enak didengar, yaitu lemah atau lirih, Mendesah, Parau, tinggi, sengau, kasar, monoton, dan membosankan. Beberapa jenis suara tersebut bisa membuat pendengar tidak tertarik bahkan acuh ketika kita berbicara meskipun materi yang disampaikan sangatlah penting. Selain berbicara (verbal) ada beberapa cara untuk menarik perhatian pendengar dengan non verbal yakni dengan Gerakan tangan, Senyum, kontak mata (Eye Contact), Isyarat, Ekspresi Muka, Sikap dan gerak gerik, dan Penampilan.
Nara sumber juga menyampaikan ada metode yang bisa digunakan ketika berbicara didepan umum, yakni Metode Penyampaian AIDDA; Attention, memberitahukan terlebih dahulu apa yang akan disampaikan untuk menarik perhatian public. Interest, menunjukkan manfaat yang dapat diperoleh publik bila mereka mau menerima apa yang disampaikan pembicara. Desire, menumbuhkan hasrat pada perasaan public. Decision, memberikan kemungkinan kebebasan untuk memilih/mempertimbangkan alternatif-alternatif agar publik dapat mengambil keputusan. Action, menganjurkan/mendorong publik untuk bertindak sesuai tujuan penyampaian pesan dengan tetap memperhatikan “keputusan” yang telah diambil. Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan pendengar bisa mengikuti dan memperoleh hasil atau manfaat yang diinginkan setelah mendengar materi yang kita sampaikan. 
Selain beberapa hal di atas, seorang pembicara juga harus memperhatikan gaya berbicara di depan umum. Sebaiknya seorang pembicara harus  bebicara dengan gaya orisinil, jangan dibuat-buat apalagi jika acaranya formal. Memang kadang dibutuhkan semacam joke untuk mencairkan suasana, namun juga harus menyesuaikan peserta yang mendengarkan.  Berbicaralah dengan sikap sederajat (tidak menggurui), agar tidak ada kesan berjarak antara pendengar dengan pembicara.  Berbicara dengan nada yang tidak menjemukan/monoton untuk menghindari kebosanan pengengar. Berbicara dengan tempo yang teratur, berhenti sejenak (koma), berhenti lama (titik) untuk memberi kesempatan menyimpan dalam ingatan kepada kita sebagai pembicara maupun pendengar. Berbicara dengan penekanan pada hal-hal tertentu untuk mendapat perhatian. Berbicara dengan tetap memelihara kontak pribadi dengan hadirin. Berbicara dengan wajah yang cerah, antusias/ gairah/ semangat. Mengetahui dan peka situasi hadirin (kelompok kecil/ rasional, kelompok besar/emosional, keinginan hadirin). Berbicara dengan seluruh kepribadian anda: wajah, tangan dan tubuh (olah visual) tidak sekedar duduk dan berbicara.
Akhir dari pelatihan ditekankan pada poin-poin yang harus disiapkan sebelum berbicara didepan umum, yakni memahami materi yang akan disampaikan, mengetahui calon pendengar dan  yang tidak kalah penting adalah persiapan teknis maupun non teknis sebelumnya. Sekian.  

Laporan Pendidikan Swasta di Lembaga Ombudsman Swasta DIY; Refleksi dunia pendidikan swasta, antara dibutuhkan dan terabaikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat serta berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan sangat  penting  karena  merupakan  dasar  untuk  pengembangan pola  berpikir  konstruktif  dan  kreatif.  Dengan  pendidikan  yang  cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Pendidikan itu sendiri dapat dipandang dari arti luas dan arti teknis, atau dalam arti hasil dan dalam arti proses. Dalam arti yang luas pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan jiwa, watak, atau kemampuan fisik individu. (Kneller 1967 : 63 dalam Dwi Siswoyo 2008 : 17)
Sekolah sebagai pintu masuk peradaban memiliki tugas penting untuk mencerdaskan anak bangsa.  Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan ayat (2) menyatakan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Dari pernyataan tersebut telah jelas menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan bagi warga negara Indonesia. Namun demikian pengelolaan pendidikan tidak cukup (mampu) diselenggarakan hanya oleh pemerintah.
Sejarah menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada masa penjajahan oleh pribumi menjadi embrio munculnya sekolah swasta. Pendidikan yang diselenggarakan swasta saat itu (organisasi agama, perkumpulan usaha pribumi, dan sebagainya) sebagai sarana mencerdaskan mampu mengikis kesenjangan antara golongan priyayi dengan rakyat biasa yang tidak dapat mengakses sekolah umum.
Pendidikan yang diselenggarakan swasta tidak bisa sepenuhnya bebas masalah. Banyak faktor pendukung yang kurang menyebabkan penyelenggaraan pendidikan oleh swasta memiliki lebih banyak masalah dibandingkan dengan sekolah negeri. Untuk menemukan solusi atas permasalahan ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada para pelaku dunia pendidikan, dalam hal ini secara garis besar antara pemerintah dan swasta. Perlu pihak ketiga sebagai pihak yang menjembatani antara pemerintah dengan swasta terkait pengelolaan pendidikan.
Masalah pendidikan saat ini yang lebih sering muncul antara lain pengelolaan sekolah yang di rasa belum sepenuhnya profesional, kesenjangan antara sekolah swasta dan negeri dan kesejahteraan guru swasta yang masih jauh dari upah (minimum regional), sehingga upah antara buruh dengan guru bisa jadi lebih besar buruh. Dalam hal ini tidak bermaksud mengabaikan peran buruh karena keduanya sama-sama bekerja dan berkarya. Namun guru yang memiliki tugas mulia untuk mengajar dan mendidik merupakan agen perubahan, agen transfer ilmu pengetahuan sehingga untuk itu perlu penghargaan yang layak.
Idiom guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang dahulu sering kita dengarkan, sekarang seolah menghilang. Karena di satu sisi, kesejahteraan guru yang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sudah sangat layak, apalagi ada program sertifikasi. Namun di sisi lain, guru yang belum mendapatkan sertifikasi dan belum menjadi PNS dari sisi gaji (upah) sangat jauh dari kelayakan. Ketidaksesuaian upah guru ini juga bisa menjadi pintu munculnya permasalahan, meskipun hal tersebut tidak berkaitan secara langsung.
Dunia pendidikan, khususnya swasta sebagai sebuah aktivitas yang umumnya non profit memiliki berbagai macam persoalan terkait etika usaha. Masih belum jelasnya status lembaga pendidikan khususnya yang nun negeri sering kali diabaikan oleh pemerintah terkait pendanaan dalam mendukung kegiatan pendidikan. Status negeri dan non negeri ini sering menjadi masalah dalam praktek keseharian dunia pendidikan. Sekolah non negeri dalam tahapan penerimaan siswa didik sudah mendapat perlakuan berbeda, sehingga prakteknya sekolah tersebut sering kali menerima peserta didik yang sudah tidak diterima di sekolah negeri. Hal tersebut diakui ataupun tidak merupakan sebuah tantangan tersendiri karena kebanyakan yang diterima sebagai siswa sekolah non negeri secara akademik di bawah siswa yang diterima sekolah negeri.
Gagasan pendirian Lembaga Ombudsman Swasta DIY (LOS DIY) diprakarsai oleh dunia usaha dan kelompok masyarakat sipil untuk perbaikan tata kelola usaha sektor swasta yang memenuhi prinsip good corporate governance di Yogyakarta. Prakarsa ini awalnya muncul dari kalangan pengusaha kecil yang membentuk Small Business Council dan berkembang menjadi Gatra Tri Batra yang konsen melakukan kontrol publik terhadap praktek bisnis. Seiring dengan perkembangan bisnis saat ini maka pengawasan terhadap praktek bisnis beretika berkelanjutan, termasuk dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berkait dengan kepentingan sektor swasta dan berdampak luas bagi masyarakat, perlu dilakukan. Sehubungan dengan itu perlu dibentuk sebuah instrumen yang efektif membantu dunia usaha dalam mewujudkan praktik tata kelola usaha yang beretika berkelanjutan, sehingga mampu memberikan pelayanan, menjalani proses produksi dan menghasilkan produk yang melindungi publik konsumen dan sesuai dengan standar yang seharusnya. Seperti di banyak negara lain, Ombudsman Swasta yang diharapkan dapat seperti lembaga Better Business Bureau, merupakan lembaga yang dipercaya publik, transparan dan dapat memenuhi tanggung gugat masyarakat dalam mengawasi tingkat kepatuhan dan kepatutan dalam tata kelola usaha (bisnis) yang baik dan menjamin hak-hak konsumen.
Pada awal prakarsa pembentukan Lembaga Ombudsman Swasta DIY, pembicaraan mengenai pemberantasan korupsi dalam relasi dunia usaha dengan penyelenggara pemerintahan ramai dibicarakan. Perkembangan berikutnya penegakan etika dan perlindungan terhadap konsumen juga mengemuka. Demikianlah keberadaan Ombudsman Swasta di DIY akan sangat strategis di tengah lemahnya pemenuhan hak dan kepentingan masyarakat dalam pelayanan publik di pemerintahan dan dunia usaha. Diharapkan Ombudsman Swasta DIY, sebagai yang pertama di Indonesia, dapat menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan hak masyarakat dari praktek bisnis yang tidak beretika dan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan harapan di atas, maka Keputusan Nomor 135 Tahun 2004, Gubernur DIY telah membentuk Lembaga Ombudsman Swasta DIY (LOS DIY) yang efektif bekerja mulai tanggal 8 Juni 2005. Dan ketika masa tugas para anggota LOS DIY  periode 2005–2008 berakhir, Gubernur DIY mengeluarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2008 sebagai dasar hukum organisasi LOS DIY periode 2008 – 2011. Adapun tujuan dibentuknya LOS DIY adalah: 1) mendorong dan mewujudkan praktek usaha yang bersih dan bebas KKN, tindakan sewenang-wenang serta kesadaran hukum masyarakat dan menjunjung tinggi supremasi hukum, 2) membantu setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasar asas keadilan, kepastian hukum dan persamaan, 3) memfasilitasi dan memediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional dalam praktek usaha, dan 4) mendorong terwujudnya etika usaha yang baik dan berkelanjutan.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka LOS DIY diberikan kewenangan: 1) menerima dan mengelola pengaduan dan informasi dari para pihak berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh badan usaha dan atau usaha informal, 2) mengklarifikasi bukti-bukti dan saksi-saksi yang terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh badan usaha dan atau usaha informal, 3) membuat rekomendasi berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh badan usaha dan atau usaha informal yang menimbulkan keresahan/kerugian bagi masyarakat berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, 4) memberikan rekomendasi kepada pihak pelapor dan terlapor dalam rangka memfasilitasi penyelesaian masalah di antara para pihak serta mendorong perbaikan tata kelola badan usaha dan atau usaha informal, 5) mengumumkan hasil rekomendasi untuk diketahui masyarakat setelah mendapat kepastian hukum.
LOS DIY pada periode ketiga keanggotaan sejak 10 Januari 2012 sampai dengan 9 Januari 2015 (sebelum berakhir pada 10 Januari 2015 karena digabung dengan LOD DIY menjadi LO DIY) telah menerima sembilan belas konsultasi terkait dunia pendidikan swasta yang sembilan di antaranya dilanjutkan menjadi sebuah laporan. Hal ini karena tidak semua konsultasi dilanjutkan menjadi sebuah laporan bilamana sudah ditemukan solusi sesuai arahan dari LOS DIY. Sesuai dengan amanat yang diberikan LOS DIY menangani kasus yang terjadi di sekolah swasta di bawah yayasan swasta di wilayah DIY. Kasus yang menjadi laporan di antaranya disebabkan adanya masalah antara; (1) Pegawai (Guru dan Karyawan) sekolah dengan manajemen (kepala) sekolah, (2) orang tua calon siswa dengan sekolah, (3) Orang tua (dan siswa) dengan sekolah, dan lain-lain. Secara umum yang menjadi persoalan dapat dibagi dua yaitu: (a) masalah layanan sekolah kepada siswa/guru dan (b) transparansi manajemen lembaga atau yayasan khususnya dalam keuangan.
Permasalahan guru swasta, khususnya terkait kesejahteraannya, selalu menjadi perbincangan yang menarik sekaligus memprihatinkan dari tahun ke tahun. Yang banyak menjadi perbincangan adalah kesenjangan gaji guru PNS dengan gaji guru swasta. Ada beberapa insentif yang diberikan pemerintah kepada guru swasta, antara lain tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional. Akan tetapi pelaksanaannya sering dipersulit. Contohnya, ketika mau ikut sertifikasi maka persyaratannya semakin ketat dari tahun ke tahun sehingga banyak yang gagal ikut sertifikasi. Setelah lulus sertifikasi, pencairan dananya sering terlambat sampai berbulan-bulan dan tidak ada penjelasan terkait dengan keterlambatan tersebut. Ada permasalahan lain terkait dengan tunjangan sertifikasi yaitu tidak semua guru dapat mengajar 24 jam seminggu karena setiap sekolah mempunyai kuota mengajar yang berbeda-beda tergantung jumlah kelasnya dan jenis mata pelajarannya. Hal ini di banyak sekolah menjadi masalah karena ada persaingan untuk mendapatkan jam mengajar sesuai ketentuan sertifikasi, sehingga terkadang menimbulkan hubungan yang kurang baik antar guru.
Ada permasalahan lain lagi, ketika yayasan yang menaungi guru swasta tidak begitu empati terhadap kesejahteraan guru yayasan. Umumnya guru yayasan tidak mempunyai posisi tawar ketika guru diberikan gaji yang jauh dari UMP karena biasanya yang ditekankan adalah pengabdian (bahkan terkadang memakai simbol agama untuk itu). Yang terjadi adalah keterpaksaan dari guru yayasan untuk terus mengajar tanpa tahu kapan gaji akan meningkat, kesejahteraan akan lebih baik. Akhirnya guru swasta mencari penghasilan lain selain mengajar sehingga kurang optimal dalam proses belajar mengajar. Dalam hal pengelolaan sekolah, pihak yayasan seharusnya lebih terbuka atau transparan kepada guru yayasan sehingga manakala keadaan keuangan yayasan menurun maka guru yayasan juga bisa memahami begitu juga sebaliknya, ketika kondisi keuangan yayasan berlebih tentunya ada penghargaan untuk guru yayasan. Apalagi sekarang ada Dana BOS yang diberikan untuk SD dan SMP dan sekolah yang sederajat yang seharusnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru swasta.
Sebenarnya kalau berbicara secara konstitusi, pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, akan tetapi berbicara pengelolaan sekolah tentunya akan sedikit berbeda antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Sekolah negeri langsung di bawah dinas terkait, sedangkan sekolah swasta otoritas pengelolaan sekolah secara langsung berada di bawah yayasan. Melihat pola hubungan sekolah swasta, yayasan dan dinas terkait, tentunya berimplikasi pada hubungan ketiga pihak tersebut dengan guru swasta. Ada yang melihat diskriminasi yang diterapkan pemerintah antara guru PNS dan guru swasta/non PNS.
Dinas pendidikan mewakili pemerintah mengatakan bahwa guru swasta menjadi tanggungjawab yayasan akan tetapi pemerintah tetap membantu guru swasta dengan adanya tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional. Pertanyaannya apakah cara mengajarnya atau bobot materi yang diajarkan antara guru swasta dan guru negeri berbeda, sehingga tidak ada standar upah minimum dari guru swasta dan dinas pendidikan menyerahkan sepenuhnya kepada yayasan terkait dengan upah yang harus diterima guru swasta. Di sisi lain, tunjangan sertifikasi diberikan kepada guru negeri dan guru swasta. Sedangkan tunjangan fungsional hanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan itu pun terkadang diberikan secara rapel 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan kemudian. Dari beberapa problematika yang ada, maka perlu kesepahaman baik guru swasta, yayasan dan pemerintah untuk mencari solusi perbaikan kesejahteraan guru swasta. Hal tersebut tentu didasari semangat perbaikan mutu pendidikan yang lebih baik lagi.
Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kota Yogyakarta dikenal dengan sebutan kota pelajar, banyak sekolah negeri dan swasta berkualitas di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Namun demikian beberapa sekolah, khususnya sekolah swasta di Kota Yogyakarta pernah di adukan ke LOS DIY dengan alasan adanya kebijakan sekolah atau Yayasan yang merugikan masyarakat sebagai murid maupun orang tua siswa. Di samping itu juga ada keputusan kepala sekolah yang merugikan guru/karyawan.
Saat ini penyelenggaraan sekolah swasta (khususnya Yogyakarta) tidak begitu menyenangkan, bahkan ada yang mengungkapkan rasa sedih saat pemerintah menjalankan kebijakan sekolah gratis. Bagaimana bisa senang kalau calon siswanya banyak tersedot ke sekolah negeri sehingga banyak sekolah swasta terancam gulung tikar karena kekurangan siswa. Apalagi kebijakan sistem penerimaan siswa dengan Real Time Online di Yogyakarta membuat sekolah swasta kebanyakan mendapatkan siswa yang secara akademik di bawah rata-rata (namun ada juga sekolah swasta favorit). Bahkan muncul anekdot sekolah swasta di (Kota) Yogyakarta kebanyakan menampung siswa yang secara akademik di bawah rata-rata sekaligus secara ekonomi juga kurang. Hal ini menjadi bibit permasalahan yang jika tidak segera diantisipasi dapat menjadi bom waktu.
Keadaan itu benar-benar terjadi dan dirasakan para penyelenggara sekolah swasta. Mengelola peserta didik yang secara akademik kurang, sekaligus juga secara ekonomi kurang jauh lebih sulit dibandingkan siswa di sekolah negeri yang secara akademik di atas rata-rata dan biasanya secara ekonomi orang tuanya pun lebih baik. Biaya operasional sekolah meskipun sudah mendapatkan bantuan dana BOS juga tidak sepenuhnya bisa diandalkan.
Ternyata tidak semua warga negara berorientasi pada mutu (quality orientation), tetapi pada ekonomi (economical orientation). Hal terakhir ini banyak terjadi dan hinggap pada masyarakat miskin, rakyat bawah, atau kaum dhuafa http://suaraguru.wordpress.com/2009/07/28/pembunuhan-sekolah-swasta/Itu sebabnya saat mendengar pemerintah menyediakan sekolah gratis —notabene sebenarnya hanya berlaku pada sekolah negeri— masyarakat ”menyerbu” sekolah yang tidak membayar dengan meninggalkan sekolah swasta yang harus membayar. Alhasil sekolah swasta kekurangan siswa, dan jika kekurangan siswa akan menjadi sulit bagi pengelola untuk mempertahankan keberadaannya. Jika kebijakan sekolah gratis itu dipertahankan, dalam beberapa tahun ke depan akan banyak sekolah swasta tutup buku.
Profesionalitas kerja guru di sekolah swasta sebenarnya tidak kalah dibanding dengan guru di sekolah negeri, bahkan bisa jadi lebih baik. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekolah swasta yang tidak mampu menjamin kesejahteraan guru (Non Pegawai Negeri Sipil) dan karyawannya, sehingga sangat dimungkinkan guru di sekolah swasta yang memiliki profesi lain yang bisa jadi sangat berbeda dengan statusnya sebagai pengajar http://jogja.tribunnews.com/2014/05/24/guru-nyambi-tukang-pijit dan http://yogyakarta.loveindonesia.com/news/id/news/detail/278898/guru-honorer-terpaksa-nyambi-jadi-juru-parkir.

KOIN ATAU PERMEN


Pernahkah Anda belanja dan mendapat uang kembalian berupa permen atau belanja namun tidak mendapat kembalian meski nominalnya kecil tanpa pernyataan apapun?. Ternyata korupsi bukan hanya dilakukan dalam skala besar saja. Korupsi kecil-kecilan banyak dilakukan. Salah satunya adalah tidak diberikannya sejumlah tertentu uang kembalian saat kita berbelanja di supermarket atau saat kita mengisi bahan bakar di SPBU. Bahkan mungkin saat kita membayar tagihan dari rumah sakit, tagihan rekening listrik dan juga telepon! Koin uang receh seratus rupiah seolah tidak berlaku lagi, sehingga uang kembalian dengan selisih seratus selalu dihapuskan. Misalkan kita membeli bahan bakar ‘full tank’, senilai Rp. 10.850, maka kita ditagih membayar 11.000. bisa juga nominal yang lebih besar juga, Tanpa pengembalian!

Korupsi sudah menghinggapi semua lapisan struktur masyarakat, seperti kanker yang menggerogoti sistem kebudayaan kita. Memungut bayaran lebih dari yang sepatutnya dan menolak memberikan uang kembalian. Sepatutnya hal itu tidak akan terjadi jika semua pihak menyadari hak dan kewajibannya masing-masing.

Sebagai konsumen kita sebenarnya berhak menanyakan uang kembalian yang seharusnya menjadi hak kita berapapun nilainya, terkecuali pihak penjual menyatakan atau menanyakan kepada kita bahwa uang kembalian yang nilainya di bawah nominal tertentu akan disumbangkan ke pihak lain, dan  kita menyetujuinya. Inilah yang disebut dengan hukum jual beli, bahwa sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kesadaran akan hak inilah yang seringkali diabaikan, seolah-olah uang kecil tersebut tidak ada nilainya sama sekali. Coba kita bayangkan bersama uang 150 rupiah dikalikan 100 konsumen, dikalikan satu bulan, berapa rupiah uang yang terkumpul dan dinikmati orang-orang tertentu tanpa ada kesepakatan untuk menyerahkannya, disini bisa timbul yang dinamakan penggelapan.

Hal ini terjadi di mana saja, di supermarket, pom bensin, dan loket-loket pembayaran manapun. Dengan enaknya pihak dimana kita membayar sesuatu tidak menyampaikan bahwa pengembalian uang sekian rupiah karena nominalnya yang kecil tidak diberikan ke kita, atau ada penyampaian bahwa uang sekian rupiah tersebut dikumpulkan dan kemudian disalurkan ke mana.

Di sisi lain konsumen sebagai pihak yang secara langsung dirugikan (meski nilainya kecil), seringkali acuh begitu saja, tanpa mau bertanya lagi soal uang yang sekian rupiah tersebut. Hal ini masih dimaklumi, karena ada rasa segan untuk menanyakan uang yang tidak seberapa tersebut. Padahal nilainya bisa sangat besar jika kita kalikan dengan sekian transaksi setiap hari, dan setiap bulan.

Semua pihak perlu mengkritisi hal ini, pertanggungjawaban uang yang potensinya  luar biasa besar perlu untuk diawasi arahnya ke mana, apa hanya dinikmati oleh orang tertentu saja atau digunakan untuk kepentingan bersama. Keterbukaan informasi atas dana yang sumbernya jelas namun pertanggungjawabannya tidak jelas ini menjadikan membuat budaya permisif makin biasa dilakukan.

Disamping pengembalian yang tidak diberikan, ada juga budaya mengganti uang kembalian dengan permen. Sepintas masih ada niatan untuk memberikan uang kembalian, namun hal ini sama saja dengan tidak memberikan hak kita yang seharusnya berupa uang kembalian bukan permen atau barang lainnya. Hal ini sebenarnya bukan hal yang baru terjadi, namun sudah membudaya di negara kita, entah kapan mulainya.   

Penulis ingat betul sebuah iklan layanan masyarakat yang muncul di majalah Tempo pada tahun 90’an (saat penulis masih SD), menampilkan gambar koin dari berbagai negara yang bergambar logo negara, kerajaan, atau gambar muka raja maupun presiden yang menunjukkan kebanggaan atas negaranya, namun di pojok kanan bawah ada gambar permen berwarna kuning yang dibawahnya ada tulisan koin Indonesia, sebuah ironi memang. Ketika negara lain dengan bangganya menunjukkan bahwa tujuan sebuah uang dicetak untuk mempermudah transaksi pembayaran menggantikan barter, di negara kita koin yang sudah dicetak dan diedarkan tersebut dengan mudahnya digantikan sebutir permen (bisa jadi sekarang permen yang kita dapat itu bikinan china atau malaysia) dan itu pasti bukan mata uang negara kita.

Apakah ini berlaku sebaliknya, coba anda membayar belanja dengan uang dan sejumlah permen untuk nominal yang kecil, apa bisa? Ternyata tidak dan sangat tidak fair karena dalam kenyatanya praktik mengganti uang koin hasil kembalian diganti permen hanya berlaku bagi pihak Swalayan dan Pertokoan kepada pembeli dan tidak berlaku sebaliknya. Jika berpedoman pada asas keadilan maka pada dasarnya terdapat hak dan kewajiban  yang  sama pada diri pembeli dan penjual, dan oleh karenanya jika pihak penjual dalam hal ini pihak Swalayan dan Pertokoan dapat mengganti kekurangan uang koin dengan permen dalam memberikan uang kembalian, maka seharusnya pembeli juga diperbolehkan membayar dengan permen dalam transaksi pembayaran jika terdapat kekurangan sejumlah uang koin.

Uang sebagai alat pembayaran yang sah dan setiap orang wajib menggunakan dan menerimanya. Mata uang Rupiah termasuk yang berbentuk koin telah menjadi salah satu simbol kedaulatan negara telah jelas-jelas disahkan penggunaannya secara nasional sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, maka seharusnya segala praktik yang berkaitan dengan tukar-menukar, jual-beli dan perbuatan-perbuatan lain yang didapati fungsi pembayaran baik berupa barang maupun jasa termasuk dalam transaksi jual beli yang didapati kembalian uang koin harus menggunakan Rupiah, karena Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah (legal tender). Lantas perlu dipertanyakan kepada mereka, dimana rasa nasionalisme Swalayan dan Pertokoan tersebut mengingat rupiah adalah simbol kedaulatan Negara Republik Indonesia?

Perlu kita pikirkan juga bahwa koin dengan nominal kecil tersebut memiliki peran yang sama dengan uang kertas yang pada umumnya bernominal besar. Harga barang pun masih bisa terjangkau selama uang koin ada dan digunakan. Tidak akan terjadi pembulatan harga yang umumnya ke atas, selama koin digunakan. Koin pada umumnya berfungsi sebagai pembayaran pada transaksi pecahan dalam nominal kecil yang akan tetap ada dan perlu untuk mencegah naiknya harga suatu barang atau jasa akibat tidak ada uang koin, sehingga sampai kapanpun koin masih akan tetap diperlukan.  

Ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan:

  •  Uang, tidak dapat digantikan dengan benda atau barang lain sebagai alat pembayaran yang sah untuk saat ini
  • Penjual wajib menyampaikan kepada pembeli pertanggungjawaban atas selisih uang kembalian yang tidak diberikan, dan pembeli menyetujuinya
  • Bank Indonesia dengan kewenangannya mendistribusikan uang, memberikan akses yang mudah dan cepat untuk melayani penukaran uang kertas maupun logam
  • Konsumen berkewajiban ikut mengawasi dan menanyakan tindakan dari pihak penjual atas proses pengembalian uang belanja/pembayaran.
  • Kesadaran semua pihak atas hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.
  • Uang logam maupun kertas adalah identitas bangsa, jangan sampai digantikan oleh sebungkus permen.  

Depot Air Minum Isi Ulang


Walaupun air meliputi 70% permukaan bumi dengan jumlah kira-kira 1,4 ribu juta kilometer kubik, namun hanya sebagian kecil saja dari jumlah ini yang dapat benar-benar dimanfaatkan, yaitu kira-kira hanya 0,003%. Sebagian besar air, kira-kira 97%, ada dalam samudera atau laut, dan kadar garamnya terlalu tinggi untuk kebanyakan keperluan. Dari 3% sisanya yang ada, hampir semuanya, kira-kira 87 persennya,tersimpan dalam lapisan kutub atau sangat dalam di bawah tanah.

Dari data di atas bisa dilihat jumlah air yang dapat di konsumsi sangatlah kecil sehingga penting untuk disadari bersama agar tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan air karena volume air di bumi tetap. Di sisi lain jumlah penduduk semakin lama semakin meningkat, data terakhir penduduk bumi pada awal 2012 mencapai angka hampir menyentuh 7 Miliar.

Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk maka Permintaan air terus akan meningkat dalam dekade mendatang. Kondisi ini bisa mengancam kelestarian lingkungan dan pada skala luas dapat memicu ketegangan antar Negara (bencana kemanusiaan di wilayah Rwanda dan Sudan adalah sedikit contoh dari konflik yang dipicu oleh perebutan sumber daya air).

Air sebagai salah kebutuhan pokok manusia menjadi sangat penting untuk dikelola dan di jaga agar tidak terjadi krisis yang berkepanjangan. Dengan semakin langkanya sumber air dan terus meningkatnya kebutuhan (penggunaan) air, maka langkah efisiensi dalam pemakaian air menjadi suatu keharusan.

Di sisi yang lain meningkatnya kebutuhan air menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan. Air menjanjikan keuntungan yang sangat besar mengingat tingkat kepentingannya. Salah satunya bisnis air minum (dalam hal ini air minum isi ulang) merupakan peluang bisnis yang tetap survive di masa yang akan datang.

Buruknya kualitas airtanah dan air permukaan, serta kebutuhan penduduk yang terus meningkat terhadap air bersih untuk konsumsi memicu berdirinya banyak DAMIU. Namun keberadaan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) dengan sistem penyulingan air yang canggih, belum menjamin sepenuhnya kelayakan air minum. Pasalnya, selain sistem pengolahan air, banyak faktor yang mempengaruhi kualitas air minum.

Saat ini jumlah DAMIU menjamur di mana-mana, yang di satu sisi memudahkan konsumen untuk mendapatkannya. Data dinkes Kota Yogyakarta pada awal 2012 ada 84 DAMIU yang mayoritas sumber (asal) airnya dari mata air pegunungan. Namun tidak sekedar sumber asal air yang penting, proses pengolahan (pemindahan) dari DAMIU ke galon konsumen juga harus diperhatikan. Hal ini karena ada standar minimal yang harus diperlakukan kepada air sebelum dimasukkan ke galon konsumen. Standar tersebut adalah

1.      Memiliki penyaringan berupa Pasir Silika dan Karbon Aktif

2.      Memiliki penyaringan filter sedimen

3.      Memiliki Ultraviolet yang sesuai kapasitas

Ketiga alat tersebut minimal harus ada dan berfungsi dalam rangkaian alat di DAMIU, karena jika salah satu alat tidak ada (berfungsi semestinya) maka kualitas air nya dapat dipertanyakan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dari 104 depot air minum isi ulang hanya 63 depot yang memenuhi standar kesehatan. Bahkan dari jumlah itu baru 20 depot yang telah memiliki sertifikat layak.

Sementara Data Dinkes Kota Jogja mencatat awal 2012 sebanyak 24 depot atau 28,6% menjual air minum yang mengandung E.Coli. Padahal sesuai aturan kesehatan, standar air minum murni sama sekali tidak mengandung bakteri tersebut. Karena air tersebut akan langsung diminum alias tidak melalui proses masak lagi.

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah kesehatan. Masyarakat sudah terlanjur yakin bahwa tingkat kesehatan air yang dijual sudah memenuhi syarat. Sehingga tidak ada keraguan untuk mengkonsumsinya. Efek jangka panjang perlu menjadi perhatian yang serius bagi semua pihak. Sangat penting untuk disadari bersama akan hak-hak konsumen untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan aman dikonsumsi.

Pengawasan dari pihak terkait dan juga tidak terlepas dari konsumen sangat diperlukan guna menjamin kesehatan dan keberlangsungan usaha DAMIU. Kesadaran dari pemilik DAMIU untuk melakukan kontrol alat berkelanjutan dan penggantian alat sesuai ketentuan menjadi poin penting agar konsumen mendapatkan produk sesuai rupiah yang telah dibayarkan. 


Sumber:
http://www.harianjogja.com/2012/harian-jogja/tajuk/tajuk-semua-harus-teliti-soal-air-isi-ulang-184000

17 Jam bersama Harapan Jaya

Perjalanan darat yang telah lama tak saya lakukan. Kali ini saya memilih armada bus untuk melakukan perjalanan dari Bogor ke Trenggalek/T...