Laporan Pendidikan Swasta di Lembaga Ombudsman Swasta DIY; Refleksi dunia pendidikan swasta, antara dibutuhkan dan terabaikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat serta berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan sangat  penting  karena  merupakan  dasar  untuk  pengembangan pola  berpikir  konstruktif  dan  kreatif.  Dengan  pendidikan  yang  cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Pendidikan itu sendiri dapat dipandang dari arti luas dan arti teknis, atau dalam arti hasil dan dalam arti proses. Dalam arti yang luas pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan jiwa, watak, atau kemampuan fisik individu. (Kneller 1967 : 63 dalam Dwi Siswoyo 2008 : 17)

Sekolah sebagai pintu masuk peradaban memiliki tugas penting untuk mencerdaskan anak bangsa.  Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan ayat (2) menyatakan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Dari pernyataan tersebut telah jelas menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan bagi warga negara Indonesia. Namun demikian pengelolaan pendidikan tidak cukup (mampu) diselenggarakan hanya oleh pemerintah.

Sejarah menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada masa penjajahan oleh pribumi menjadi embrio munculnya sekolah swasta. Pendidikan yang diselenggarakan swasta saat itu (organisasi agama, perkumpulan usaha pribumi, dan sebagainya) sebagai sarana mencerdaskan mampu mengikis kesenjangan antara golongan priyayi dengan rakyat biasa yang tidak dapat mengakses sekolah umum.

Pendidikan yang diselenggarakan swasta tidak bisa sepenuhnya bebas masalah. Banyak faktor pendukung yang kurang menyebabkan penyelenggaraan pendidikan oleh swasta memiliki lebih banyak masalah dibandingkan dengan sekolah negeri. Untuk menemukan solusi atas permasalahan ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada para pelaku dunia pendidikan, dalam hal ini secara garis besar antara pemerintah dan swasta. Perlu pihak ketiga sebagai pihak yang menjembatani antara pemerintah dengan swasta terkait pengelolaan pendidikan.

Masalah pendidikan saat ini yang lebih sering muncul antara lain pengelolaan sekolah yang di rasa belum sepenuhnya profesional, kesenjangan antara sekolah swasta dan negeri dan kesejahteraan guru swasta yang masih jauh dari upah (minimum regional), sehingga upah antara buruh dengan guru bisa jadi lebih besar buruh. Dalam hal ini tidak bermaksud mengabaikan peran buruh karena keduanya sama-sama bekerja dan berkarya. Namun guru yang memiliki tugas mulia untuk mengajar dan mendidik merupakan agen perubahan, agen transfer ilmu pengetahuan sehingga untuk itu perlu penghargaan yang layak.

Idiom guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang dahulu sering kita dengarkan, sekarang seolah menghilang. Karena di satu sisi, kesejahteraan guru yang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sudah sangat layak, apalagi ada program sertifikasi. Namun di sisi lain, guru yang belum mendapatkan sertifikasi dan belum menjadi PNS dari sisi gaji (upah) sangat jauh dari kelayakan. Ketidaksesuaian upah guru ini juga bisa menjadi pintu munculnya permasalahan, meskipun hal tersebut tidak berkaitan secara langsung.

Dunia pendidikan, khususnya swasta sebagai sebuah aktivitas yang umumnya non profit memiliki berbagai macam persoalan terkait etika usaha. Masih belum jelasnya status lembaga pendidikan khususnya yang nun negeri sering kali diabaikan oleh pemerintah terkait pendanaan dalam mendukung kegiatan pendidikan. Status negeri dan non negeri ini sering menjadi masalah dalam praktek keseharian dunia pendidikan. Sekolah non negeri dalam tahapan penerimaan siswa didik sudah mendapat perlakuan berbeda, sehingga prakteknya sekolah tersebut sering kali menerima peserta didik yang sudah tidak diterima di sekolah negeri. Hal tersebut diakui ataupun tidak merupakan sebuah tantangan tersendiri karena kebanyakan yang diterima sebagai siswa sekolah non negeri secara akademik di bawah siswa yang diterima sekolah negeri.

Gagasan pendirian Lembaga Ombudsman Swasta DIY (LOS DIY) diprakarsai oleh dunia usaha dan kelompok masyarakat sipil untuk perbaikan tata kelola usaha sektor swasta yang memenuhi prinsip good corporate governance di Yogyakarta. Prakarsa ini awalnya muncul dari kalangan pengusaha kecil yang membentuk Small Business Council dan berkembang menjadi Gatra Tri Batra yang konsen melakukan kontrol publik terhadap praktek bisnis. Seiring dengan perkembangan bisnis saat ini maka pengawasan terhadap praktek bisnis beretika berkelanjutan, termasuk dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berkait dengan kepentingan sektor swasta dan berdampak luas bagi masyarakat, perlu dilakukan. Sehubungan dengan itu perlu dibentuk sebuah instrumen yang efektif membantu dunia usaha dalam mewujudkan praktik tata kelola usaha yang beretika berkelanjutan, sehingga mampu memberikan pelayanan, menjalani proses produksi dan menghasilkan produk yang melindungi publik konsumen dan sesuai dengan standar yang seharusnya. Seperti di banyak negara lain, Ombudsman Swasta yang diharapkan dapat seperti lembaga Better Business Bureau, merupakan lembaga yang dipercaya publik, transparan dan dapat memenuhi tanggung gugat masyarakat dalam mengawasi tingkat kepatuhan dan kepatutan dalam tata kelola usaha (bisnis) yang baik dan menjamin hak-hak konsumen.

Pada awal prakarsa pembentukan Lembaga Ombudsman Swasta DIY, pembicaraan mengenai pemberantasan korupsi dalam relasi dunia usaha dengan penyelenggara pemerintahan ramai dibicarakan. Perkembangan berikutnya penegakan etika dan perlindungan terhadap konsumen juga mengemuka. Demikianlah keberadaan Ombudsman Swasta di DIY akan sangat strategis di tengah lemahnya pemenuhan hak dan kepentingan masyarakat dalam pelayanan publik di pemerintahan dan dunia usaha. Diharapkan Ombudsman Swasta DIY, sebagai yang pertama di Indonesia, dapat menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan hak masyarakat dari praktek bisnis yang tidak beretika dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan harapan di atas, maka Keputusan Nomor 135 Tahun 2004, Gubernur DIY telah membentuk Lembaga Ombudsman Swasta DIY (LOS DIY) yang efektif bekerja mulai tanggal 8 Juni 2005. Dan ketika masa tugas para anggota LOS DIY  periode 2005–2008 berakhir, Gubernur DIY mengeluarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2008 sebagai dasar hukum organisasi LOS DIY periode 2008 – 2011. Adapun tujuan dibentuknya LOS DIY adalah: 1) mendorong dan mewujudkan praktek usaha yang bersih dan bebas KKN, tindakan sewenang-wenang serta kesadaran hukum masyarakat dan menjunjung tinggi supremasi hukum, 2) membantu setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasar asas keadilan, kepastian hukum dan persamaan, 3) memfasilitasi dan memediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional dalam praktek usaha, dan 4) mendorong terwujudnya etika usaha yang baik dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka LOS DIY diberikan kewenangan: 1) menerima dan mengelola pengaduan dan informasi dari para pihak berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh badan usaha dan atau usaha informal, 2) mengklarifikasi bukti-bukti dan saksi-saksi yang terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh badan usaha dan atau usaha informal, 3) membuat rekomendasi berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh badan usaha dan atau usaha informal yang menimbulkan keresahan/kerugian bagi masyarakat berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, 4) memberikan rekomendasi kepada pihak pelapor dan terlapor dalam rangka memfasilitasi penyelesaian masalah di antara para pihak serta mendorong perbaikan tata kelola badan usaha dan atau usaha informal, 5) mengumumkan hasil rekomendasi untuk diketahui masyarakat setelah mendapat kepastian hukum.

LOS DIY pada periode ketiga keanggotaan sejak 10 Januari 2012 sampai dengan 9 Januari 2015 (sebelum berakhir pada 10 Januari 2015 karena digabung dengan LOD DIY menjadi LO DIY) telah menerima sembilan belas konsultasi terkait dunia pendidikan swasta yang sembilan di antaranya dilanjutkan menjadi sebuah laporan. Hal ini karena tidak semua konsultasi dilanjutkan menjadi sebuah laporan bilamana sudah ditemukan solusi sesuai arahan dari LOS DIY. Sesuai dengan amanat yang diberikan LOS DIY menangani kasus yang terjadi di sekolah swasta di bawah yayasan swasta di wilayah DIY. Kasus yang menjadi laporan di antaranya disebabkan adanya masalah antara; (1) Pegawai (Guru dan Karyawan) sekolah dengan manajemen (kepala) sekolah, (2) orang tua calon siswa dengan sekolah, (3) Orang tua (dan siswa) dengan sekolah, dan lain-lain. Secara umum yang menjadi persoalan dapat dibagi dua yaitu: (a) masalah layanan sekolah kepada siswa/guru dan (b) transparansi manajemen lembaga atau yayasan khususnya dalam keuangan.

Permasalahan guru swasta, khususnya terkait kesejahteraannya, selalu menjadi perbincangan yang menarik sekaligus memprihatinkan dari tahun ke tahun. Yang banyak menjadi perbincangan adalah kesenjangan gaji guru PNS dengan gaji guru swasta. Ada beberapa insentif yang diberikan pemerintah kepada guru swasta, antara lain tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional. Akan tetapi pelaksanaannya sering dipersulit. Contohnya, ketika mau ikut sertifikasi maka persyaratannya semakin ketat dari tahun ke tahun sehingga banyak yang gagal ikut sertifikasi. Setelah lulus sertifikasi, pencairan dananya sering terlambat sampai berbulan-bulan dan tidak ada penjelasan terkait dengan keterlambatan tersebut. Ada permasalahan lain terkait dengan tunjangan sertifikasi yaitu tidak semua guru dapat mengajar 24 jam seminggu karena setiap sekolah mempunyai kuota mengajar yang berbeda-beda tergantung jumlah kelasnya dan jenis mata pelajarannya. Hal ini di banyak sekolah menjadi masalah karena ada persaingan untuk mendapatkan jam mengajar sesuai ketentuan sertifikasi, sehingga terkadang menimbulkan hubungan yang kurang baik antar guru.

Ada permasalahan lain lagi, ketika yayasan yang menaungi guru swasta tidak begitu empati terhadap kesejahteraan guru yayasan. Umumnya guru yayasan tidak mempunyai posisi tawar ketika guru diberikan gaji yang jauh dari UMP karena biasanya yang ditekankan adalah pengabdian (bahkan terkadang memakai simbol agama untuk itu). Yang terjadi adalah keterpaksaan dari guru yayasan untuk terus mengajar tanpa tahu kapan gaji akan meningkat, kesejahteraan akan lebih baik. Akhirnya guru swasta mencari penghasilan lain selain mengajar sehingga kurang optimal dalam proses belajar mengajar. Dalam hal pengelolaan sekolah, pihak yayasan seharusnya lebih terbuka atau transparan kepada guru yayasan sehingga manakala keadaan keuangan yayasan menurun maka guru yayasan juga bisa memahami begitu juga sebaliknya, ketika kondisi keuangan yayasan berlebih tentunya ada penghargaan untuk guru yayasan. Apalagi sekarang ada Dana BOS yang diberikan untuk SD dan SMP dan sekolah yang sederajat yang seharusnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru swasta.

Sebenarnya kalau berbicara secara konstitusi, pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, akan tetapi berbicara pengelolaan sekolah tentunya akan sedikit berbeda antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Sekolah negeri langsung di bawah dinas terkait, sedangkan sekolah swasta otoritas pengelolaan sekolah secara langsung berada di bawah yayasan. Melihat pola hubungan sekolah swasta, yayasan dan dinas terkait, tentunya berimplikasi pada hubungan ketiga pihak tersebut dengan guru swasta. Ada yang melihat diskriminasi yang diterapkan pemerintah antara guru PNS dan guru swasta/non PNS.

Dinas pendidikan mewakili pemerintah mengatakan bahwa guru swasta menjadi tanggungjawab yayasan akan tetapi pemerintah tetap membantu guru swasta dengan adanya tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional. Pertanyaannya apakah cara mengajarnya atau bobot materi yang diajarkan antara guru swasta dan guru negeri berbeda, sehingga tidak ada standar upah minimum dari guru swasta dan dinas pendidikan menyerahkan sepenuhnya kepada yayasan terkait dengan upah yang harus diterima guru swasta. Di sisi lain, tunjangan sertifikasi diberikan kepada guru negeri dan guru swasta. Sedangkan tunjangan fungsional hanya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan itu pun terkadang diberikan secara rapel 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan kemudian. Dari beberapa problematika yang ada, maka perlu kesepahaman baik guru swasta, yayasan dan pemerintah untuk mencari solusi perbaikan kesejahteraan guru swasta. Hal tersebut tentu didasari semangat perbaikan mutu pendidikan yang lebih baik lagi.

Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kota Yogyakarta dikenal dengan sebutan kota pelajar, banyak sekolah negeri dan swasta berkualitas di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Namun demikian beberapa sekolah, khususnya sekolah swasta di Kota Yogyakarta pernah di adukan ke LOS DIY dengan alasan adanya kebijakan sekolah atau Yayasan yang merugikan masyarakat sebagai murid maupun orang tua siswa. Di samping itu juga ada keputusan kepala sekolah yang merugikan guru/karyawan.

Saat ini penyelenggaraan sekolah swasta (khususnya Yogyakarta) tidak begitu menyenangkan, bahkan ada yang mengungkapkan rasa sedih saat pemerintah menjalankan kebijakan sekolah gratis. Bagaimana bisa senang kalau calon siswanya banyak tersedot ke sekolah negeri sehingga banyak sekolah swasta terancam gulung tikar karena kekurangan siswa. Apalagi kebijakan sistem penerimaan siswa dengan Real Time Online di Yogyakarta membuat sekolah swasta kebanyakan mendapatkan siswa yang secara akademik di bawah rata-rata (namun ada juga sekolah swasta favorit). Bahkan muncul anekdot sekolah swasta di (Kota) Yogyakarta kebanyakan menampung siswa yang secara akademik di bawah rata-rata sekaligus secara ekonomi juga kurang. Hal ini menjadi bibit permasalahan yang jika tidak segera diantisipasi dapat menjadi bom waktu.

Keadaan itu benar-benar terjadi dan dirasakan para penyelenggara sekolah swasta. Mengelola peserta didik yang secara akademik kurang, sekaligus juga secara ekonomi kurang jauh lebih sulit dibandingkan siswa di sekolah negeri yang secara akademik di atas rata-rata dan biasanya secara ekonomi orang tuanya pun lebih baik. Biaya operasional sekolah meskipun sudah mendapatkan bantuan dana BOS juga tidak sepenuhnya bisa diandalkan.

Ternyata tidak semua warga negara berorientasi pada mutu (quality orientation), tetapi pada ekonomi (economical orientation). Hal terakhir ini banyak terjadi dan hinggap pada masyarakat miskin, rakyat bawah, atau kaum dhuafa http://suaraguru.wordpress.com/2009/07/28/pembunuhan-sekolah-swasta/. Itu sebabnya saat mendengar pemerintah menyediakan sekolah gratis —notabene sebenarnya hanya berlaku pada sekolah negeri— masyarakat ”menyerbu” sekolah yang tidak membayar dengan meninggalkan sekolah swasta yang harus membayar. Alhasil sekolah swasta kekurangan siswa, dan jika kekurangan siswa akan menjadi sulit bagi pengelola untuk mempertahankan keberadaannya. Jika kebijakan sekolah gratis itu dipertahankan, dalam beberapa tahun ke depan akan banyak sekolah swasta tutup buku.

Profesionalitas kerja guru di sekolah swasta sebenarnya tidak kalah dibanding dengan guru di sekolah negeri, bahkan bisa jadi lebih baik. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekolah swasta yang tidak mampu menjamin kesejahteraan guru (Non Pegawai Negeri Sipil) dan karyawannya, sehingga sangat dimungkinkan guru di sekolah swasta yang memiliki profesi lain yang bisa jadi sangat berbeda dengan statusnya sebagai pengajar http://jogja.tribunnews.com/2014/05/24/guru-nyambi-tukang-pijit dan http://yogyakarta.loveindonesia.com/news/id/news/detail/278898/guru-honorer-terpaksa-nyambi-jadi-juru-parkir.